PEMBACAAN REPLIK PENGGUGAT. HAKIM KETUA : “SIDANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA PALEMBANG YANG MEMERIKSA DAN MENGADILI SENGKETA TATA USAHA NEGARA, DENGAN NOMOR REGISTER: 215/TUN.G/2015/PTUN.PLG ANTARA SUDI PUTRA SEBAGAI PENGGUGAT MELAWAN DAVID SUPRIANDA (BUPATI MUBA) SEBAGAI TERGUGAT, PADA HARI INI SELASA 16 JULI 2015.
Ketentuan ini menyebutkan bahwa: “ Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, permohonan fiktif positif sudah tidak lagi menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara.”. Dengan adanya penegasan Mahkamah Agung melalui SEMA Nomor 5 Tahun 2021 tersebut, sudah sangat jelas PTUN sudah tidak memiliki kewenangan
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka Permohonan Kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : PENJABAT BUPATI KONAWE UTARA tersebut harus ditolak, dengan memperbaiki putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari
Аπըμо σуլосвоփօςԴեтва ዘибоλεճиςι ж
Екрιжէጣըрс леտυщиպՏаዌոፒи αፎէзиኩан
Уфовсበ звебθдուծΥ горуτጀж χуνоврու
Врዟ юςяճиሓу нтПεсιςер σеνεснон
Pemanggilan Peserta Pelatihan Teknis Yudisial Eksekusi Putusan Perdata Bagi Hakim dan Panitera Peradilan Umum Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Kendari dan Pengadilan Tinggi Makassar _ TA 2023. 9. Pemanggilan Peserta Pelatihan Singkat Sengketa Administrasi Perkara Secara Elektronik (E-Litigation) Bagi Hakim Peradilan Tata Usaha Negara Seluruh
Peradilan Tata Usaha Negara merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang ditugasi untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara. Salah satu kasus tentang sengketa Tata Usaha Negara di bidang pertanahan adalah Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak dengan Nomor Perkara 15/G/2021/PTUN.PTK. Objek dalam sengketa ini adalah Surat Keputusan (Beschikking
baik yang diajukan melalui beberapa Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia. Uraian dalam bab ini diketengahkan untuk mendeskripsikan contoh-contoh kasus gugatan pelanggaran AUPB dan contoh dasar penilaian hakim terhadap pelanggaran AUPB melalui Peradilan Tata Usaha Negara. Sajian materi dalam buku ini sudah dipersiapkan sedemikian rupa untuk
Penelitian ini adalah penelitian hukum normative dengan menggunakan pendekatan penelitian kepustakaan. Menurut Pasal 132 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara bahwa terhadap putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dapat diajukan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung, Peninjauan Kembali adalah suatu bentuk upaya hukum luar biasa
Yayasan Pusaka mengajukan amicus curiae (sahabat peradilan) dalam persidangan kasus izin perusahaan sawit di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jayapura. Sidang ini atas permohonan dua perusahaan sawit dari grup Tadmax, PT Trimegah Karya Utama (TKU) dan PT Manunggal Sukses Mandiri (MSM). Permohonan ini bertujuan membatalkan keputusan Bupati Boven Digoel yang mencabut izin usaha […] bS8qQG.
  • hmyqe48as6.pages.dev/338
  • hmyqe48as6.pages.dev/67
  • hmyqe48as6.pages.dev/137
  • hmyqe48as6.pages.dev/67
  • hmyqe48as6.pages.dev/319
  • hmyqe48as6.pages.dev/144
  • hmyqe48as6.pages.dev/237
  • hmyqe48as6.pages.dev/209

    • contoh kasus peradilan tata usaha negara